Kementerian pendidikan tahun ini membuka tes CPNS PPPK Guru besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentunya dirasa menggembirakan terutama bagi guru-guru honorer yang selama ini terabaikan dalam hal kesejahteraan.
PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, artinya guru akan diangkat dengan sistem kontrak, ya kontrak bukan seperti ASN yang menjadi abdi negara seumur hidup.
Mekanisme tes PPPK juga bertahap dari tahap 1 sampai 3 untuk memberikan kesempatan bagi guru yang tidak lulus tes pertama agar bisa berjuang di tes selanjutnya.
Memang di satu sisi kita bersyukur bahwa PPPK ini digulirkan untuk mengatasi problematikan guru honorer yang carut marut sejak jaman orde baru.
Akan tetapi format PPPK yang bertipe kontrak akan membuat pertanyaan bagi kita. Apakah PPPK ini adalah kamuflase dari sistem outsourcing?.
Sekilas memang iya, karena guru nantinya akan dikontrak selama beberapa tahun kemudian nanti dievaluasi. Kalau kinerja bagus akan diteruskan kalau jelek mungkin diputus, kan gitu ya kaya di perusahaan swasta.
Jadi saya melihat kedepannya guru akan diperlakukan seperti outsourcing dan tidak ada lagi guru ASN. Nanti di sekolah akan ada dua tipe guru yaitu guru ASN dan guru PPPK, hal ini akan membuat dikotomi dan terasa janggal.
 |
| Guru PPPK |
Dunia pendidikan kini sudah mulai menjadi kapitalis tulen karena mungkin mengikuti globalisasi yang semakin menginvasi dunia. Guru kini tak beda halnya seperti buruh perusahaan dan saya rasa ini menjadi kemunduran bagi pendidikan yang utamanya sangat memuliakan peran guru.
Tapi mungkin pemerintah punya program khusus kedepannya untuk memanajemen guru-guru Indonesia, entah mau dibawa kemana yang jelas kesejahteraan guru adalah hak yang perlu diperjuangkan.
Tidak akan ada negara maju jika guru-gurunya saja tidak sejahtera secara ekonomi. Padahal presiden selalu menyatakan bahwa Indonesia sudah masuk negara maju, Indonesia sudah masuk negara G20 dan lainnya. Itu semua nonsens semua, di lapisan bawah akar rumput semua itu hanya bohong belaka jika tidak ada bukti di lapangan yaitu keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
