Bagaimana perkembangan pusat pertumbuhan di Indonesia saat ini?.
Di era Jokowi saat ini, pembangunan wilayah mulai disebar yang tadinya lebih terpusat di bagian barat kini mengarah ke bagian tengah dan timur.
Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 Propinsi (Daerah Tingkat I) dan ratusan daerah tingkat II.
Hal tersebut menyadarkan bahwa variasi kondisi wilayah di Indonesia sangat tinggi dengan sebaran penduduk yang tidak merata.
Hal tersebut sudah disadari oleh pemerintah Indonesia terutama sejak era orde baru dimana pembangunan mulai digalakan.
Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia sudah mencoba menerapkan konsep teori pembangunan dengan cara membagi wilayah Indonesia ke dalam beberapa wilayah pembangunan ekonomi utama yaitu sebagai berikut:
a. Wilayah Pembangunan Utama A dengan pusatnya di Medan.
b. Wilayah Pembangunan Utama B dengan pusatnya di Jakarta.
c. Wilayah Pembangunan Utama C dengan pusatnya di Surabaya.
d. Wilayah Pembangunan Utama D dengan pusatnya di Makasar. Wilayah ini kemudian dipecah lagi menjadi dua sehingga muncul Wilayah Pembangunan Utama E dengan pusatnya di Ambon.
Baca juga:
Wilayah-wilayah pembangunan tersebut dipecah lagi menjadi sub-sub wilayah pembangunan yang lebih kecil agar pertumbuhan daerah lebih merata.
Contoh dari penerapan konsep tersebut adalah pada Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi).
Daerah tersebut terbentuk karena wilayah Jakarta yang sudah tidak mampu lagi menampung berbagai macam industri sehingga pembangunan dialihkan ke kota-kota di pinggiran Jakarta.
Dampaknya adalah kota-kota kecil pinggiran Jakarta yang dulunya lambat berkembang kini menjadi kota besar dan menjadi penyokong wilayah ibukota.
Namun saat ini yang harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah adalah rmengenai percepatan pembangunan di beberapa daerah yang masih lambat berkembang seperti daerah perbatasan, daerah pesisir dan daerah Indonesia bagian timur.
Perkembangan zaman yang cepat berubah dan semakin pesatnya persaingan ekonomi global membuat Indonesia semakin dihadapkan akan berbagai macam tantangan khususnya dalam rangka peningkatan pemerataan ekonomi di setiap wilayah.
Hal tersebut membuat pemerintah mencari konsep baru untuk mempercepat pertumbuhan wilayah di Indonesia.
Menyadari akan perlunya percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia maka pada tahun 2011 pemerintah Indonesia membuat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia pada 2025.
Dalam rencana pembangunan tersebut pemerintah sedang menyusun kerangkan pembangunan enam koridor perekonomian yang diharapakan akan menopang pertumbuhan ekonomi.
Enam koridor tersebut adalah Sumatera Timur, Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Papua.
Keenam koridor tersebut memiliki tema pembangunan masing-masing karena disesuaikan dengan kondisi potensi sumber daya alam yang ada pada setiap wilayah. Berikut adalah tema pembangunan yang ada pada setiap koridor:
1.Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai ‘Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”.
2.Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”.
3.Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional”.
4.Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai ‘Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”.
5.Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”.
6.Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional”.
 |
| Peta Konsep MP3EI |
Pengembangan MP3EI nantinya difokuskan pada delapan program utama yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika dan pengembangan kawasan strategis.
Kedelapan program utama tersebut selanjutnya akan dijabarkan kedalam 22 KEU (Kegiatan Ekonomi Utama) yang disesuaikan dengan potensi dan nilai strategis masing-masing wilayah pada koridor yang bersangkutan.
Masterplan ini merupakan terobosan pemerintah yang dinantikan hasilnya oleh segenap masyarakat di penjuru tanah air. Baca juga: Tekstur dan kesuburan tanah
Lalu-lintas darat, laut dan udara yang handal menjadi salah satu faktor terwujudnya program ini.
Namun di sisi lain, program ini tentunya akan mengalami banyak kendala pada masing-masing wilayah seperti konflik lahan, tumpang tindih kepemilikan tanah, tidak akuratnya informasi Geospasial dan lainnya.
Diperlukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat dna pihak lainnya agar segala hambatan yang terjadi dapat segera diatasi dan pelaksanaan MP3EI dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Baca juga: Bentuk muka bumi karena vulkanime
Sumber: disini
